Sekolah Liar

sekolahUU ”SEKOLAH LIAR”

Ketika Semua Kendali
Dipegang Pemerintah*

Oktober 1932 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Onderwijs Ordonantie (Undang-Undang Sekolah Liar), disingkat OO 1932. Isinya, melarang sekolah partikelir (swasta) beroperasi tanpa izin dari pemerintah dan haurs menggunakan kurikulum dari pemerintah serta gurunya harus tamatan sekolah guru pemerintah.

Pemberlakuan OO 1932 itu mengncam keberadaaan perguruan Tamansiswa. Sebab, perguruan ini dibangun denagn kurikulum sendiri dan grur (pamong) dari sekolah guru sendiri (Ki Soenarno,2007).
menghadapi OO1932, Ki Hadjar Dewantara melakukan perlawanaan terbuka. Kepada gubernur jendral hindia belanda di bogor, diaq mengirim telegram perinagtan, rakyat akan melakukan perlawanan terhadap UU yang menindas rakyat itu.

Tanpa melakukan perubahan, tamansiswa jalan terus. setelah perlawanan memakan orban, banyak guru diberhentikan karena tidak berijazah pemerintah, tahun 1934 OO itu dicabut. tamansiswa dan sekolah swasta lain pun elamat dari kematian.

Izin pemerintah, kurikulum pemerintah, dan guru berlisensi pemerintah adalaha bentuk-bentuk intervvensi pemerintah hindia Belanda terhadap lembaga pendidikan. Apakah semangat pengebirian lembaga pendidikan di Indonesia sudah hapus sekiring hapusnya OO 1932?

serupa tapi tak sama
saat ini ada dua produk UU dalam sistem pendidikan kita. pertama, UU nomor 20 tajhun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional (sisdiknas). kedua, UU nomor 14/2005 tentang guru dan dosen. ditambah, peraturan pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan.

kita simak pasal 62 UU sisdiknas. Ayat (1) menegaskan, pemdirian setiap satuan pendidikan formal maupun nonformal wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah.
Ayat (2) menyebutkan, untuk mendapatka izin harus dipenuhi syarat: (a) isi pendidikan (b) jumlah dan kualkifikasi pendidik serta tenaga kependidikan; (c) sarana dan prasarana pendididkan; (d) pembiayaan pendidikan; (e) sistem evaluasi; (f) sertifikasi.

Ayat (3) menegaskan, pemerintah berwenang memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan. pasal (71) menegaskan sanksi kepada penyelenggara yang mendirika asatuan pendidikan tanpa izin dengan pidana maksimum 10 tahun dan /atau denda maksimumj satu miliar rupiah.

simak tiga ayat pada pasal 36, ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) secara garis besar menyebutkan, pengembangan kurikulum pada akhirnya harus mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tetap harus diatur pemerintah.

Dalam PP tentang standar nasional pendidikan, pemerintah juga mengatur soal kkurikulum. itu termuat pada Bab III tentang standar isi-memuat 23 pasal dan 71 ayat. Intervensi pemerintah vpun sampai ke dalam kelas. pasal 63 dan 66 emmberi kewenangan pemerintah mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam bentuk ujian nasional (UN) sekaligus penentu kelulusan peserta didik.

Soal guru pun tak kalah ketatnya. pasal 8 UU guru dan dosen menyebutkan, guru wajib meiliki kualifikasi akademik, kompentensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan nasioanl. kualifikasinya adalah sarjana.

Kompetensi guru akan diatur oleh pemerintah (pasal 10). begitu pun soal sertifikat pendidik dan perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan sertifikasi guru juga akan diatur dan ditunjuk oleh pemerintah (pasal 11).

merujuk rancangan PP tentang guru, khususnya pasal 7 ayat (4), serti fikat yang diperoleh guru pun tidak serta-merta berlaku sah sebelum memperoleh nomor register unik dari pemerintah.

lebih tragis llagi, guru yang jabatan 10 tahun kemudian ejak diberlakukannya UU guru dan dosen belum memenuhi kualifikasi akan diberhentikan.

semua produk perundangan itu mengingatkan kta, untuk mendirikan ebuah sekolah di negeri ini tidak cukkup hanya bermodal nasionalisme dan semangat menolong orang-orang tidak mampu saja. banyak syarat harus dipenuhi. jika tidak bisa memenuhinya, izin tidak keluar.

serba seragam
Kurikulum pun harus mengikuti keseragaman yang dibuat pemerintah (pasal 38 ). meski ada pemberian kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendididkan (KTSP), semua tetap dikontrol pemerintah.

Konsep dasr dan apa yang harus diperoleh peserta pendidik-tertuang dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD)- sudah ditetapkan pemerintah. keberagaman kompetensi anak, satuan pendidikan nasional dan daerah diikat secara ketat dalam SKKD. ujian nasional menjadi, puncak penyeragaman pola pikir, pola tindak, dan pola rasa anak setiap tahunnya.

Begitu kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia pendididkan. Alasan mengejar mutu yang kompetitif akhirnya mengabaikan keragaman potensi yang dimilki bangsa ini. Keseragaman menjadi idiologi.

Kalau sudah begini, masihkah kita punya cara untuk mengatakan; produk peraturan perundang-undangan pendidikan kita sesungguhnya tak berbeda dengan undang-undang sekolah liar di era kolonial?.
Kompas, senin,13 Agustus 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: